Politik Status

oleh: Alfathri Adlin

(Manajer Redaksi Pustaka Matahari, Mahasiswa Pascasarjana STF Driyarkara, Anggota Forum Studi Kebudayaan FSRD ITB dan pengurus Studia Humanika Masjid Salman ITB).

Antusiasme masyarakat menjelang Pemilihan Presiden 2014 kali ini agaknya berbeda, terutama jika menyimak dinamikanya di jagat maya. Dalam satu hari bisa ‘menyembur’ puluhan ribu status atau twit, belum lagi tautan berita atau informasi terkait pilpres 2014 yang disebarkan oleh para ‘juru kampanye dadakan’ di jagat maya. Namun antusiasme tersebut memancing banyak keberatan dan ketidaknyamanan dari kalangan yang justru merasa terganggu dengan euforia tersebut. Permasalahannya, kampanye hitam putih sering dilakoni oleh para pengguna dengan bermodal ‘kebencian’ terhadap salah satu kandidat yang tak jarang diekstrapolasi sedemikian rupa hingga tahap mengada-ada. Efek dari polarisasi pemilih ini salah satunya adalah imaji gampangan berupa oposisi biner antara si baik versus si jahat, pencitraan versus ketegasan, dan lain sebagainya. Kesalahan sekecil apa pun dari kandidat yang tak disukai akan dibesar-besarkan, dan sebaliknya, suatu perkara sangat remeh namun dipandang baik dari kandidat idolanya akan digadang-gadang sedemikian rupa. Fanatisme musiman seperti ini berimbas juga pada kalangan yang masih belum menentukan pilihannya, terutama karena antusiasme berlebihan minus etika dan keadilan dalam menyikapi ‘lawan dari jagoannya’ di sebagian pengguna malah seringkali memancing rasa muak. Namun di mana-mana muncul apologi: “inilah demokrasi.”

 

Demokrasi Berumur Muda

Sejak reformasi hingga saat ini, masyarakat Indonesia bisa dikatakan tengah belajar demokrasi, walau ‘apa itu demokrasi’ masih menyebar dalam bentuk pemahaman yang longgar dan nyaris tak berbentuk. Demokrasi adalah pemerintahan yang dijalankan oleh demos, ada pun demos ini sendiri memiliki dua arti, yaitu bisa “rakyat” (people) atau “massa beringas, vulgar dan tidak becus” (mob). Bentuk paling lazim dari demokrasi adalah akumulasi suara mayoritas hasil ‘pemilihan’ (voting) sebagai tolok ukur dari apa yang dikehendaki rakyat, sehingga dengan demikian, suara mayoritas itu akan menjadi pijakan untuk mencari apa yang baik bagi tata negara, bagi kebaikan bersama (common good).

Namun, permasalahan yang lazim muncul dalam demokrasi semacam ini adalah apakah orang-orang menjatuhkan pilihan karena “selera pribadi” (preference) atau karena “kehendak bagi kebaikan umum”? Terlebih lagi apabila “tindakan politik” dalam demokrasi itu dilakukan dengan kriteria “pilihan pasar” dan/atau “kriteria sektarian”. Tindakan seseorang masuk ke bilik suara adalah tindakan sakral karena pilihan yang dijatuhkan oleh seseorang dalam bilik suara itu akan menjadi keputusan ihwal “kebaikan bersama”, dan dua kriteria barusan jelas akan cenderung merusak demokrasi.

Selain itu, demokrasi juga membutuhkan penyebaran dan penumbuhan kesadaran serta wacana politik di ruang publik agar tumbuh empati dan partisipasi untuk memahami dan menempatkan diri dalam situasi orang lain, yang menjadi ajakan bagi kesediaan berperan aktif dalam penyelesaian masalah-masalah bersama, dan itu bisa ditumbuhkan oleh kekuatan budaya literasi. Di negara-negara maju di Barat, surat kabar minggu menjadi semacam perayaan wacana politik dan budaya yang mendalam. Sementara di Indonesia, surat kabar minggu seringkali hanya  diisi dengan berita sosialita, gaya hidup, iklan serta ulasan apartemen dan komoditi baru, plus gosip.

Residual kelisanan dan budaya literasi yang belum berakar di Indonesia berbenturan dengan internet yang merupakan bagian dari teknologi posliterasi. Dengan maraknya media sosial, selain pengaruh politisnya, juga meluaskan dampak ‘kedangkalan’ (the shallow) karena menyediakan informasi yang sepenggal-sepenggal dan click activism. Yasraf Amir Piliang menyatakan bahwa media-digital telah menyadarkan kita bahwa kekuatan media tidak saja menjadi bagian integral kekuatan politik, tetapi ia menjadi “bentuk politik” itu sendiri.

 

Disensus Media Sosial

Sentimen negatif terhadap pasangan lawan biasanya akan semakin ramai saat debat capres berlangsung dan hingga sesudahnya. Tak ada jalan untuk menghindar dari sentimen negatif tersebut yang menjelma menjadi status, twit dan penyebaran tautan yang mengolok-olok. Ini mengingatkan kita pada kisah Luqman dengan anaknya. Entah salah satu dari mereka yang naik di atas punggung keledai, atau keduanya menunggangi, atau tidak menungganginya sama sekali, orang yang melihat mereka tetap akan melemparkan komentar pedas dan mengejek atas apa pun yang mereka berdua lakukan. Persis seperti inilah yang kemudian bertebaran di media sosial, selalu saja salah, nyaris tak ada konsensus, tak ada kesepakatan umum, karena semua pengguna media sosial turut mengemukakan opininya masing-masing, lalu ditanggapi secara beragam oleh pengguna lainnya hingga tak jarang berujung pada konflik di jagat maya.

Jacques Ranciére, seorang filsuf politik dari Prancis, mengemukakan pandangannya tentang ketidaksetaraan serta tantangan terhadap kesetaraan. Pemikiran Ranciére memang terbilang radikal, karena dia mengutamakan disensus sebagai aktivitas menggerakkan potensi-potensi inovatif untuk mengganggu bentuk-bentuk konsensus, relasi dominasi, hierarki, ketidaksetaraan dan ketidakadilan di dalamnya. Ranciére banyak menyoroti mereka yang tak dihitung oleh sistem karena kurang beruntung, seperti yang terjadi di Indonesia selama berada di bawah pemerintahan Soeharto, ketika masyarakat dijadikan massa mengambang tanpa punya peran politis. Ranciére bisa dikatakan menyerukan agar disensus senantiasa menjadi suatu kondisi yang selalu berlangsung dalam ranah politik, karena bagi Ranciére politik memang tidak setara.

Baginya, politik hanya ada ketika tatanan yang sudah ada sebelumnya justru dipertanyakan, diremukkan, dan digoyang saat kekuasaan menjadi milik mereka yang selama ini dipandang tidak memiliki kualifikasi untuk memerintah. Bahwa mereka yang selama ini tak didengar, tak terlihat, tak memiliki kekuasaan, tidak dihitung oleh sistem akhirnya menggebrak hingga menjadi tampak, menjadi terdengar, menjadi terlihat, dan akhirnya diperhitungkan dengan militansinya. Gangguan dan disensus yang berkelanjutan semacam itulah yang justru bisa memberikan peluang bagi mereka yang tak pernah diperhitungkan menjadi tampak. Tampaknya, bentuk politik disensus yang dibayangkan oleh Ranciére hanya baru mendapatkan lahan suburnya dalam media sosial di jagat maya, dan bukan di tataran real politik. Sejak dari reformasi hingga proses “pendewasaan demokrasi” seperti saat ini, media sosial-digital (Internet) bisa dikatakan cukup berperan kuat dalam membuka peluang besar kembalinya “kedaulatan rakyat” di dalam ruang politik. Namun, dengan masih kentalnya residual kelisanan di banyak pengguna media sosial di Indonesia, tak berakarnya budaya literasi sebagai penopang wacana politik yang mendalam, untuk hari ini yang masih mengemuka adalah kenyinyiran-kenyinyiran yang tidak penting serta antusiasme berlebih untuk mengomentari apa pun secara gampangan. Akhirnya, fenomena hiruk pikuk pilpres 2014 di jagat maya publik Indonesia hanya seperti meneguhkan apa yang sudah dikatakan jauh-jauh hari oleh Soren Kierkegaard, filsuf dari Denmark, bahwa: “Orang-orang menuntut kebebasan bicara sebagai kompensasi bagi kebebasan berpikir yang jarang mereka manfaatkan.”[]

* tulisan ini dimuat di surat kabar Pikiran Rakyat, Sabtu, 28 Juni 2014.


Add a Comment

Comment closed